Siapa yang Tumpul….???” (Diharamkan PNS Berpolitik Praktis )

Posted: 2 November 2012 in Tak Berkategori

ENREKANG, BKM — Sorotan terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bumi Massenrempulu yang diduga terlibat aktif berpolitik praktis mulai bermunculan. Hal ini berkembang dalam diskusi publik pilgub di ruang rapat kantor KPU Enrekang, Rabu (31/10).
Kegiatan yang dipandu langsung Usman Abdullah, Ketua KPU Enrekang, itu dihadiri Kabag OPS Polres Enrekang Herman Parlal. Turut hadir pula Asisten I Imran Bidohang dan Ketua Panwaslu
Enrekang Umar serta para tim sukses pasangan calon gubernur, termasuk pimpinan partai politik se Kabupaten Enrekang.
Sorotan itu diawali dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Massenrempulu (Lepass) Dahlan Kasim. Dahlan menilai bahwa pejabat di Enrekang secara terang-terangan melakukan sosialisasi satu pasangan calon. “Di depan mata kita sangat jelas, pejabat ajak masyarakat dukung salah satu calon,” beber Dahlan.
Parahnya lagi, kata Dahlan, saat pejabat ke wilayah pedesaan, kendaraan plat merah yang digunakan diubah jadi plat hitam. “Biar diubah bagaimana pun, tetap juga kita tau kalau itu
mobil negara,” tutur Dahlan.
Hal sama dikeluhkan Adnan yang juga merupakan tokoh pemuda di Enrekang. Lelaki yang cukup vokal ini juga mengatakan, seharusnya para PNS tetap fokus kepada pelayanan publik. Bukan justru ikut dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon. “Ini yang harus dipertegas panwaslu dan KPU,” tegas Adnan.
Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Enrekang Umar, secara tegas mengatakan bahwa PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Politik praktis bagi PNS haram,” tegas Umar.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan menindaki setiap laporan pelanggaran pemilu. Bahkan, kata Umar, baru-baru ini, pihaknya telah memeriksa salah satu pejabat yang ditemukan langsung hadir
dalam kegiatan salah satu pasangan calon. “Kami tidak main-main, siapa pun orangnya. Bahkan, ada berapa kepala desa juga telah di proses akibat adanya indikasi

keterlibatan mendukung salah satu pasangan calon. Kita sementara mengumpulkan data,” kata Umar.
PNS, lanjutnya, melekat 1×24 jam. PNS itu milik publik, bukan milik sala satu pasangan calon. “Logikanya, misalnya camat, kalau lepas kerja, tetap dipanggil camat,” ujar Umar.
Terkait masalah netralitas, Imarn Bidohang, Asisten Pemerintahan Pemkab Enrekang, tidak banyak komentar. Namun, kata dia, jika ada diantara PNS yang melakukan politik praktis, segera dilaporkan. “Silakan dilapor kalau ada PNS yang tidak netral,” singkat Imran. (rah/ams/b)

Sumber : (Harian Berita Kota Makassar Jumat, 02 November 2012 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s